Cara hitung gaji bulanan menggunakan rumus dasar: Gaji Bersih (Take Home Pay) = Gaji Pokok + Tunjangan + Komponen Variabel – Potongan Wajib. Potongan wajib mencakup PPh 21, iuran BPJS Kesehatan, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Nominalnya bergantung pada gaji pokok, status pernikahan, dan komponen tambahan yang berlaku di perusahaan Anda.
Banyak karyawan yang bingung kenapa angka yang diterima di rekening tidak sama dengan gaji yang tertera di kontrak. Jawabannya hampir selalu ada di komponen potongan yang sering tidak dibaca detail saat tanda tangan perjanjian kerja. Panduan ini menjelaskan setiap komponen tersebut, lengkap dengan rumus dan contoh perhitungan angka nyata.
Baca juga: Apa Itu Bnwt
Rumus Dasar Cara Hitung Gaji Bulanan
Sebelum masuk ke detail komponen, penting untuk memahami bahwa gaji pokok bukan take home pay. Gaji pokok adalah angka dasar yang tercantum di kontrak, sedangkan take home pay adalah yang benar-benar masuk ke rekening setelah semua penambah dan pengurang diperhitungkan.
Rumus lengkapnya:
- Total Gaji = (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) + Komponen Variabel
- Komponen Variabel = Upah Lembur + Insentif + (Tunjangan Tidak Tetap x Kehadiran)
- Potongan Wajib = Pajak PPh 21 + Iuran BPJS + Potongan Lain (jika ada)
- Take Home Pay (THP) = Total Gaji – Potongan Wajib
Rumus ini berlaku untuk karyawan tetap. Untuk karyawan paruh waktu atau harian, komponen yang digunakan berbeda dan akan dibahas di bagian selanjutnya.
Komponen Penambah Gaji
Komponen penambah adalah semua elemen yang masuk sebagai penghasilan sebelum dipotong. Ada yang bersifat tetap, ada yang bergantung pada kondisi tertentu.
Gaji Pokok
Gaji pokok adalah imbalan dasar sesuai jabatan dan tanggung jawab. Besarannya tidak boleh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di daerah perusahaan beroperasi. Sebagai referensi, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17% dari tahun sebelumnya.
Tunjangan Tetap
Tunjangan tetap diberikan setiap bulan dengan nominal yang tidak berubah, terlepas dari kehadiran karyawan. Contohnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan perumahan. Komponen ini masuk ke perhitungan PPh 21 karena dianggap bagian dari penghasilan rutin.
Tunjangan Tidak Tetap
Berbeda dengan tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap hanya diberikan bila karyawan masuk kerja. Yang paling umum adalah tunjangan transportasi dan tunjangan makan. Kalau karyawan tidak masuk, tunjangan ini tidak dibayarkan untuk hari tersebut. Itulah kenapa nominal tunjangan ini bisa berubah setiap bulan, tergantung kehadiran.
Upah Lembur
Perhitungan upah lembur diatur dalam Pasal 32 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus dasarnya adalah upah per jam sebesar 1/173 dari upah sebulan. Angka 173 mewakili rata-rata jam kerja per bulan berdasarkan sistem kerja 40 jam per minggu (40 jam x 52 minggu dibagi 12 bulan = 173,33, dibulatkan menjadi 173).
Tarif lembur pada hari kerja biasa: jam lembur pertama dibayar 1,5 kali upah per jam, dan jam lembur kedua dan seterusnya dibayar 2 kali upah per jam. Jadi kalau gaji pokok Rp5.000.000, upah per jamnya adalah Rp28.902, lembur jam pertama Rp43.353, dan lembur jam berikutnya Rp57.804.
Komponen Potongan Gaji
Ini bagian yang paling sering membuat kaget saat gajian pertama. Potongan bukan hanya pajak, ada iuran BPJS yang juga dipotong dari gaji setiap bulan.
BPJS Kesehatan
Total iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% dari gaji bulanan. Dari total itu, 4% ditanggung perusahaan dan 1% dipotong dari gaji karyawan. Jadi karyawan dengan gaji Rp6.000.000 akan dipotong Rp60.000 per bulan untuk BPJS Kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan mencakup beberapa program dengan iuran berbeda-beda. Yang dipotong dari gaji karyawan adalah iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dan iuran Jaminan Pensiun (JP) sebesar 1%. Sisanya ditanggung perusahaan. Total potongan dari gaji karyawan untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah 3% dari gaji. Ibarat tabungan wajib yang disisihkan setiap bulan: Anda tidak melihat uang itu sekarang, tapi nilainya terus terakumulasi untuk masa depan.
Pajak Penghasilan (PPh 21)
PPh 21 adalah pajak atas penghasilan kerja yang dipotong oleh perusahaan setiap bulan. Mulai 2024, pemotongan PPh 21 untuk masa Januari hingga November wajib menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK 168/2023. Besaran pajak bergantung pada penghasilan kena pajak tahunan, status pernikahan, dan jumlah tanggungan.
Karyawan dengan penghasilan tahunan di bawah Rp54.000.000 (Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan) umumnya tidak dikenai PPh 21 yang signifikan. Untuk penghasilan di atas batas itu, tarifnya berjenjang mulai dari 5% hingga 35% tergantung lapisan penghasilan kena pajaknya.
Besaran PTKP dan tarif PPh 21 bisa berubah sesuai kebijakan pemerintah. Selalu cek informasi terbaru di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan angka yang berlaku saat ini.
Contoh Perhitungan Gaji Bulanan Lengkap
Untuk memperjelas cara hitung gaji bulanan, berikut ilustrasi dengan angka nyata.
Karyawan A bekerja di Jakarta dengan data:
- Gaji pokok: Rp6.000.000
- Tunjangan jabatan (tetap): Rp1.000.000
- Tunjangan transportasi dan makan (tidak tetap, 22 hari kerja): Rp1.100.000
- Lembur 5 jam pada hari kerja biasa
Langkah 1: Hitung upah lembur
- Upah per jam = 1/173 x Rp6.000.000 = Rp34.682
- Jam lembur 1: 1,5 x Rp34.682 = Rp52.023
- Jam lembur 2–5: 4 x 2 x Rp34.682 = Rp277.456
- Total lembur: Rp329.479
Langkah 2: Hitung total gaji
- Total Gaji = Rp6.000.000 + Rp1.000.000 + Rp1.100.000 + Rp329.479 = Rp8.429.479
Langkah 3: Hitung potongan
- BPJS Kesehatan (1%): Rp60.000
- JHT BPJS (2%): Rp120.000
- Jaminan Pensiun (1%): Rp60.000
- PPh 21: bergantung pada status pajak karyawan (estimasi untuk karyawan tidak kawin: sekitar Rp50.000–Rp100.000 pada kisaran penghasilan ini)
- Total potongan (estimasi): Rp290.000–Rp340.000
Langkah 4: Take Home Pay
- THP = Rp8.429.479 – Rp290.000 s/d Rp340.000 = sekitar Rp8.090.000–Rp8.140.000
Angka PPh 21 di atas bersifat estimasi karena perhitungannya melibatkan banyak variabel. Untuk hasil yang akurat, gunakan kalkulator PPh 21 yang tersedia di aplikasi payroll atau konsultasikan dengan bagian keuangan perusahaan.
Cara Hitung Gaji Karyawan Harian dan Per Jam
Tidak semua karyawan dibayar bulanan. Untuk karyawan harian atau per jam, rumus yang digunakan berbeda.
Rumus gaji per hari: Gaji per Hari = Gaji Bulanan / Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan. Jumlah hari kerja umumnya antara 21 hingga 26 hari tergantung kebijakan perusahaan. Jika perusahaan menetapkan 25 hari kerja dan gaji bulanan Rp5.000.000, maka gaji per harinya adalah Rp200.000.
Rumus gaji per jam: Gaji per Jam = 1/173 x Gaji Sebulan. Ini adalah angka yang sama yang digunakan sebagai basis perhitungan upah lembur. Rumus ini berlaku seragam untuk semua karyawan yang bekerja dalam sistem 40 jam per minggu.
Untuk karyawan baru yang masuk di tengah bulan, berlaku perhitungan prorata: Gaji Prorata = (Jumlah Hari Kerja Aktual / Total Hari Kerja Sebulan) x Gaji Penuh. Misalnya, karyawan masuk tanggal 15 dan hari kerja di bulan itu 22 hari. Kalau yang bersangkutan masuk 11 hari, gaji yang diterima adalah 11/22 x gaji penuh.
Komponen Gaji yang Sering Terlewat
Ada beberapa komponen yang tidak masuk dalam rumus dasar tapi berdampak nyata pada total penerimaan karyawan.
Tunjangan Hari Raya (THR)
THR bukan bagian dari gaji bulanan, tapi wajib dibayarkan setahun sekali menjelang hari raya keagamaan. Bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan, besaran THR adalah satu bulan gaji. Karyawan yang baru bekerja kurang dari 12 bulan mendapat THR secara prorata berdasarkan lamanya masa kerja.
Bonus dan Insentif
Bonus kinerja dan insentif penjualan bersifat tidak tetap, artinya tidak dijamin setiap bulan. Namun jika sudah disepakati dalam kontrak atau tertuang dalam kebijakan perusahaan, nilainya harus diperhitungkan dalam penggajian dan juga dikenai PPh 21.
Bagi perusahaan yang mengelola banyak karyawan dengan komponen penggajian yang kompleks, menggunakan software payroll adalah langkah yang praktis karena semua komponen, dari lembur hingga potongan pajak, dihitung secara otomatis dan bisa diaudit kapan saja. Ini berbeda dengan karyawan dengan profesi tertentu yang struktur gajinya bisa sangat spesifik, seperti yang bisa Anda lihat dalam gambaran gaji tukang parkir pesawat sebagai perbandingan struktur penghasilan di luar sistem umum.
Cara Cek Kesesuaian Gaji yang Diterima
Setelah memahami komponen dan rumusnya, langkah selanjutnya adalah memverifikasi apakah gaji yang Anda terima sudah sesuai. Minta slip gaji dari perusahaan jika belum pernah mendapatkannya. Slip gaji yang baik harus mencantumkan rincian setiap komponen secara terpisah, bukan hanya angka total.
Jika ada angka yang tidak cocok setelah Anda hitung manual, tanyakan langsung ke bagian HRD atau keuangan. Kesalahan penggajian lebih sering terjadi karena data input yang salah (misalnya jam lembur tidak tercatat) daripada karena manipulasi. Sebagian besar bisa diselesaikan dengan klarifikasi sederhana.
Yang tidak boleh diabaikan adalah memastikan perusahaan benar-benar mendaftarkan Anda ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Potongan yang muncul di slip gaji seharusnya disertai bukti kepesertaan yang aktif. Anda bisa mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN dan BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) kapan saja.
Memahami cara hitung gaji bulanan bukan hanya soal angka, tapi soal mengetahui hak Anda sebagai karyawan. Komponen lembur, potongan BPJS, dan pajak semuanya ada aturannya. Begitu Anda tahu rumusnya, memeriksa kesesuaian gaji tidak lagi terasa rumit.