TL;DR
Musi Rawas Utara (Muratara) adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk tahun 2013 dari pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Wilayahnya seluas 6.008,55 km² terdiri dari 7 kecamatan, dengan ibu kota di Rupit. Sekitar separuh wilayah Muratara masih berupa hutan, sementara potensi ekonominya bertumpu pada perkebunan karet dan sawit, pertambangan batubara serta emas, dan sektor perikanan di sepanjang Sungai Rawas. Kabupaten ini masih menghadapi tantangan besar di bidang infrastruktur, konektivitas, dan banjir tahunan.
Kabupaten Musi Rawas Utara terletak di ujung barat Provinsi Sumatera Selatan, berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di utara dan Provinsi Bengkulu di barat. Posisi ini membuat Muratara relatif terisolasi dari pusat pemerintahan provinsi di Palembang. Jarak dari Rupit ke Palembang sekitar 300 km melalui Jalan Lintas Sumatera, dan kondisi jalan di beberapa ruas masih menjadi kendala hingga saat ini. Berikut profil lengkap kabupaten ini, mulai dari sejarah pembentukannya hingga potensi dan tantangan yang dihadapi.
Sejarah Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
Musi Rawas Utara resmi menjadi kabupaten tersendiri pada 11 Juni 2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Sebelumnya, tujuh kecamatan yang kini membentuk Muratara merupakan bagian dari Kabupaten Musi Rawas. Alasan utama pemekaran adalah rentang kendali pemerintahan yang terlalu lebar; masyarakat di wilayah utara harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mengurus layanan publik di ibu kota Kabupaten Musi Rawas.
Proses menuju pemekaran tidak berjalan mulus. Pada 29 April 2013, ribuan warga dari berbagai desa berkumpul di Muara Rupit untuk menuntut percepatan pembentukan kabupaten baru. Aksi tersebut sempat berujung bentrokan yang menelan korban jiwa. Sebulan kemudian, DPR RI mengesahkan RUU pemekaran Muratara dalam sidang paripurna. Penjabat bupati pertama, Drs. H. Akisropi Ayub, dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada Oktober 2013.
Wilayah Administratif dan Geografi Muratara
Musi Rawas Utara memiliki luas wilayah 6.008,55 km² yang terbagi ke dalam 7 kecamatan, 7 kelurahan, dan 82 desa. Berdasarkan data BPS Muratara 2025, estimasi jumlah penduduk per pertengahan 2024 mencapai sekitar 203.688 jiwa, dengan kepadatan rata-rata hanya 32 jiwa per km².
Berikut daftar tujuh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara:
- Rupit, lokasi ibu kota kabupaten
- Rawas Ulu
- Rawas Ilir, kecamatan terluas kedua
- Nibung
- Karang Dapo
- Karang Jaya
- Ulu Rawas, kecamatan paling luas (sekitar 24% dari total wilayah)
Topografi Muratara cukup beragam, mulai dari dataran rendah di sepanjang aliran sungai hingga perbukitan di bagian barat yang berbatasan dengan Bengkulu. Ketinggian wilayah berkisar antara 125 sampai 250 meter di atas permukaan laut. Dua sungai besar, Sungai Rawas dan Sungai Rupit, membelah kabupaten ini dari hulu ke hilir. Sekitar 90% desa di Muratara dilintasi oleh Sungai Rawas, yang menjadikannya jalur transportasi utama sekaligus sumber mata pencaharian bagi masyarakat.
Sekitar separuh dari total luas wilayah Muratara masih berupa kawasan hutan, terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung, dan hutan pengelolaan. Kondisi ini membuat sebagian wilayah, terutama di Kecamatan Ulu Rawas, masih sulit dijangkau melalui jalur darat.
Potensi Ekonomi: Perkebunan, Tambang, dan Perikanan
Ekonomi Musi Rawas Utara masih bertumpu pada sektor primer. Perkebunan karet dan kelapa sawit merupakan tulang punggung mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Seperti di banyak kabupaten lain di Sumatera, tren konversi lahan dari karet ke sawit juga terjadi di Muratara seiring fluktuasi harga karet global yang membuat petani mencari komoditas dengan pendapatan lebih stabil.
Selain perkebunan, Muratara memiliki potensi tambang yang cukup besar. Menurut penjelasan dalam UU Nomor 16 Tahun 2013, sumber daya tambang di kabupaten ini meliputi batubara, minyak dan gas bumi, serta emas. Potensi emas menjadi perhatian khusus belakangan ini karena maraknya aktivitas penambangan ilegal. Pada Juni 2025, warga di Kecamatan Rawas Ulu menggelar aksi menuntut penghentian tambang emas ilegal yang merusak aliran Sungai Rawas.
Sektor perikanan darat juga punya peran penting mengingat banyaknya sungai dan rawa yang tersebar di kabupaten ini. Masyarakat di sepanjang Sungai Rawas mengandalkan tangkapan ikan sebagai sumber protein utama dan penghasilan tambahan.
Banjir Tahunan: Tantangan Terbesar Muratara
Banjir bukan peristiwa luar biasa di Musi Rawas Utara, melainkan siklus tahunan. Wilayah tengah kabupaten yang memiliki elevasi rendah di sepanjang bantaran Sungai Rawas dan Sungai Rupit sangat rentan tergenang saat musim hujan.
Pada April 2024, banjir bandang melanda lima kecamatan sekaligus setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu. Menurut data BNPB, sekitar 51.812 jiwa terdampak, 12.571 rumah terendam, dan sembilan jembatan gantung putus. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2,5 meter. Banjir juga memutus akses jalan dan jaringan komunikasi, sehingga ribuan warga sempat terisolasi selama beberapa hari.
Banjir di Muratara bukan hanya soal curah hujan. Luasnya lahan kritis yang mencapai lebih dari 55.000 hektare turut memperburuk daya serap air di kawasan hulu. Aktivitas penambangan dan pembukaan lahan perkebunan yang tidak terkendali juga mengurangi kemampuan hutan menahan aliran air ke sungai. Pemerintah kabupaten sudah menyiagakan perahu dan posko penanggulangan bencana secara rutin menjelang musim hujan, namun solusi jangka panjang seperti pengendalian tata ruang dan reboisasi masih menjadi pekerjaan rumah.
Infrastruktur dan Konektivitas
Sebagai kabupaten yang baru berusia sekitar 13 tahun, infrastruktur di Muratara masih jauh dari kata memadai. Beberapa kecamatan, terutama Ulu Rawas, belum terhubung oleh jalan beraspal yang layak. Pembangunan jalan utama di Kecamatan Nibung masih dalam tahap penyelesaian secara bertahap hingga 2026, dan akses menuju Ulu Rawas juga masih dalam proses pengerjaan.
Jaringan telekomunikasi juga menjadi masalah serius. Banyak desa di Muratara yang belum terjangkau sinyal seluler. Pada awal 2026, pemerintah kabupaten mengumumkan rencana pembangunan empat tower telekomunikasi baru di beberapa desa, termasuk di Kecamatan Nibung. Namun, kebutuhan riilnya jauh lebih besar dari itu.
Tantangan anggaran mempersulit percepatan pembangunan. Dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 yang totalnya sekitar Rp225 miliar sempat tertahan dan belum cair. Di tahun 2026, Muratara juga mengalami pengurangan anggaran dari pusat. Bupati Devi Suhartoni menyebut kondisi ini berdampak langsung pada banyak program pembangunan yang harus ditunda atau disesuaikan.
Wisata Alam yang Belum Tergarap
Di balik keterbatasan infrastruktur, Muratara menyimpan potensi wisata alam yang cukup menarik. Air Terjun Curup Sembilan di Kecamatan Ulu Rawas, misalnya, memiliki sembilan tingkatan air terjun di tengah hutan yang masih asri. Sayangnya, lokasi ini butuh perjalanan sekitar enam jam menembus kawasan hutan dan harus didampingi pemandu.
Pilihan yang lebih mudah dijangkau adalah Air Terjun Ulu Tiku di Kecamatan Karang Jaya, yang hanya 30 menit dari pusat kota kabupaten. Selain itu, ada Candi Lesung Batu di Kecamatan Rawas Ulu, situs purbakala yang diperkirakan berasal dari abad ke-13 hingga ke-14 Masehi, masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Candi ini ditemukan pada tahun 1990 di tengah perkebunan karet milik warga, tepat di tepi Sungai Rawas.
Potensi wisata sungai juga besar. Sungai Rawas yang membentang hampir di sepanjang kabupaten bisa dikembangkan untuk wisata susur sungai dan pemancingan. Namun, tanpa perbaikan infrastruktur jalan dan pengelolaan yang serius, potensi ini masih sulit untuk dimanfaatkan secara optimal.
Perkembangan Terkini dan Arah Pembangunan
Di bawah kepemimpinan Bupati H. Devi Suhartoni yang memenangkan Pilkada 2024, pemerintah Muratara menargetkan pemerataan pembangunan ke seluruh kecamatan. Fokus utamanya adalah penyelesaian akses jalan, pembangunan jaringan telekomunikasi, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan.
Kabar baiknya, angka kemiskinan di Muratara menunjukkan tren penurunan. Data BPS per Maret 2025 mencatat angka kemiskinan turun menjadi 15,25%, menurun 2,13 poin persentase dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 4.040 jiwa dalam setahun. Meski masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional, tren ini menunjukkan ada perbaikan bertahap.
Tantangan yang belum terselesaikan juga masih banyak. Selain infrastruktur dan banjir, masalah tambang emas ilegal di sepanjang Sungai Rawas menjadi isu lingkungan yang semakin mendesak. Masyarakat mengeluhkan air sungai yang semakin keruh dan tercemar, yang secara langsung mengancam sumber penghidupan mereka. Penyelesaian masalah ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan aparat penegak hukum.
Musi Rawas Utara masih dalam proses membangun fondasi. Sebagai kabupaten termuda di Sumatera Selatan, banyak hal harus dikejar dalam waktu bersamaan, dari jalan dan jembatan hingga sinyal telepon dan perlindungan lingkungan. Potensinya besar, tapi semua itu bergantung pada seberapa cepat infrastruktur dasar bisa terpenuhi.